Habakini|Jakarta – Program makan siang gratis yang diusung pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran menuai kritik. Sejumlah pihak mempertanyakan rencana tersebut. Lantas, apa pendapat para ekonom?
1. Institute For Development of Economics and Finance
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan pembiayaan program makan siang gratis yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu didanai dengan skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan rencana tersebut akan menggerus dana pendidikan. “Ini dana untuk pendidikan sudah sedikit,” katanya kepada Tempo pada, Jumat, 1 Maret 2024.
Porsi anggaran untuk pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah 20 persen. Sedangkan, kata Esther, porsi dari produk domestik bruto atau PDB hanya berkisar tiga sampai empat persen.
“Jadi, masih sangat kecil sekali dibandingkan Malaysia saja yang sudah 10 persen lebih dari PDB,” tuturnya.
2. Political Economy and Policy Studies (PEPS)
Dikutip dari Koran Tempo edisi Rabu 28 Februari 2024, program makan siang yang diperkirakan menyedot dana Rp 450 triliun per tahun akan membebani postur APBN 2025. Kebutuhan dana dalam jumlah besar tersebut diprediksi mengorbankan anggaran lain dari program perlindungan sosial.
“Kalau anggaran makan siang dan susu gratis tersebut diambil dari program sosial, seperti BBM dan listrik, tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat,” kata Anthony Budiawan, Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) kepada Tempo, Selasa, 27 Februari 2024.
3. Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas)
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, mengatakan program makan siang dan susu gratis sangat berat untuk ditanggung APBN 2025.
Sebagai anggaran transisi, APBN 2025 juga harus mengakomodasi warisan proyek Presiden Joko Widodo, seperti Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) dan proyek strategi nasional (PSN) yang belum selesai.
Yusuf juga menjelaskan bahwa saat ini belanja pemerintah pusat telah dipenuhi beban belanja terkait gaji aparatur sipil negara, transfer ke daerah, dan pembayaran utang pemerintah.
Ia mengatakan belanja pemerintah pusat yang terbesar adalah belanja pegawai rata-rata sekitar 21,3 persen dari total belanja. Selain itu, belanja barang sekitar 21,1 persen, dan pembayaran bunga utang sekitar 17,7 persen dari total belanja, [].
