BIREUEN – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendampingi Pemerintah kabupaten dan kota khususnya Bireuen dalam penanganan dampak banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Pendampingan dilakukan tidak hanya pada masa tanggap darurat, tetapi hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih.
“Kalau kita bersatu, semuanya bisa. Awalnya ada 18 kabupaten/kota terdampak, sekarang tersisa 16. Kami akan terus mendampingi Bupati dan masyarakat sampai kondisi benar-benar membaik,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto saat pertemuan dengan Bupati Bireuen, Rabu (24/12/2025) kemarin.
Dalam pertemuan itu, Letjen Suharyanto menegaskan seluruh kebutuhan daerah selama masa tanggap darurat akan difasilitasi. BNPB, kata dia, tidak hanya memberikan bantuan sekali, tetapi melakukan pendampingan berkelanjutan.
Letjen Suharyanto menambahkan salah satu fokus utama adalah pemulihan infrastruktur. Tercatat ada 12 jembatan yang rusak akibat banjir. Jembatan besar seperti Kuta Blang dan lainnya akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat dan saat ini masih menunggu Instruksi Presiden (Inpres).
Dengan terbitnya Inpres, sambung dia, pembangunan akan dilakukan melalui mekanisme khusus, melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait, bukan hanya BNPB.
Sementara itu, jembatan-jembatan kecil diminta untuk segera dibangun. “Kalau ada tenaga yang bisa membangun tapi terkendala biaya, kami yang biayakan. Kalau perlu sewa alat, sewa saja dulu, nanti kami yang bayar,” tegasnya.
BNPB juga membuka fleksibilitas dalam penyediaan hunian sementara (huntara). Huntara dapat dibangun di atas tapak rumah warga atau lahan milik masyarakat sendiri, selama dinilai aman dari banjir dan tidak harus dalam satu hamparan. Bagi warga yang menumpang di rumah keluarga, pemerintah menyiapkan bantuan Rp 600 ribu per bulan per kepala keluarga.
“Pembangunan huntara tidak perlu menunggu seluruh data terkumpul. Kalau bisa sekarang, bangun sekarang,” katanya.
Selain infrastruktur dan hunian, BNPB juga diminta menambah personel untuk membantu pembersihan lumpur di wilayah terdampak.
Baca juga: Bersama Mendagri, Kapolda Aceh Paparkan Langkah Cepat Polri Tangani Banjir di Aceh Tamiang
Bupati Bireuen, Mukhlis menyampaikan sejumlah kecamatan masih tertutup lumpur setinggi hingga satu meter. Warga kurang mampu kesulitan membersihkan rumah dan pekarangan, berbeda dengan warga yang mampu menyewa tenaga.
“Kalau hanya mengandalkan pemerintah kabupaten, kami betul-betul angkat tangan. Kami sangat berharap ada solusi agar masyarakat bisa segera kembali ke rumah,” ujar Bupati.
Ia juga mengungkapkan sebagian besar pengungsi memilih pulang meski rumah belum layak dihuni, sementara sebagian lainnya bertahan di pengungsian karena tidak bisa menginap di rumah mereka.
Keuchik Gampong Kubu, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Razali turut menyampaikan aspirasi. Mereka meminta percepatan perbaikan jembatan, normalisasi tebing sungai, serta pencetakan sawah agar roda ekonomi kembali bergerak. Akses sekolah anak-anak juga menjadi perhatian serius.
“Kami seumur hidup belum pernah merasakan banjir separah ini. Kami mohon penanganan secepatnya agar kehidupan masyarakat bisa kembali maksimal,” ujar Razali.
Mereka juga meminta pembangunan sumur bor di sejumlah titik untuk memudahkan warga saat kembali ke rumah masing-masing.
BNPB memastikan seluruh masukan tersebut akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, termasuk yang telah disampaikan sebelumnya kepada Presiden, guna mempercepat pemulihan Bireuen pascabencana.***
