ACEH JAYA – Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya, Safrul Maryadi menyampaikan tim dari APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) sudah diturunkan kelapangan untuk menindaklanjuti laporan warga terkait Pembangunan Sumur Bor di Desa Pulo Tinggi, Kecamatan Pasie Raya sebagaimana diberitakan beberapa lalu. Rabu (19/8).
Safrul mengaku jika Sumur Bor yang dibangun pada tahun 2025 di Desa Pulo Tinggi Kecamatan Pasie Raya ada persediaan air bahkan mengalir dengan deras.
”Kita sudah melihat Sumur Bor yang dibangun pada tahun 2025 tersebut berfungsi dengan baik, bahkan airnya juga bnayak, hanya saja tidak jernih, bisa jadi karena faktor tanah, sehingga masyarakat ada yang komplain,” terang Safrul
Pihaknya juga tidak menepis jika penurunkan Tim APIP tersebut sebagaimana dilaporkan warga jika Sumur Bor tersebut tidak berfungsi dengan baik.
Baca juga: Sumur Bor Tak Berfungsi, Tuha 4 Pulo Tinggi Pasie Raya Minta Pengelola Tanggung Jawab
Tentunya, dengan adanya komplain dari warga tim dari inspektorat langsung turun ke lokasi untuk melihat langsung apa yang menjadi msalah utama.
”Hasil tim di lapangan kegiatan dan paket Sumur Bor memang ada, dan berfungsi, cuman airnya yang kuning, bisa jadi karena daratan di desa Pulo Tinggi beda dengan daerah lain,” ungkap Safrul
”Harapannya, Tuha Peut dan aparat desa bisa mencari solusi agar air tersebut bisa di gunakan oleh warga,” pungkasnya,(*).
Sebelumnya diberitakan Kekecewaan warga Gampong Pulo Tinggi Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya dipicu oleh dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa sehingga Pembangunan Sumur Bor yang anggarannya hampir Rp50 juta tidak dapat di fungsikan hingga hari ini.
Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh salah seorang anggota Tuha 4 Gampong Pulo Tinggi, Beni Saputra. Beni mempertanyakan terkait pembangunan Sumur Bor di gampong setempat yang dinilai tidak bermanfaat sama sekali, pasalnya hingga saat ini bangunan tersebut tidak berfungsi sama sekali.
”Dengan anggaran hampir Rp50 juta, namun hingga saat ini Sumur Bor yang dibangun dengan anggaran desa tidak bisa di fungsikan oleh masyarakat,” kata Beni kepada habakini.com, Selasa (11/8).
