ACEH JAYA – Ketua LSM Kita Peduli, Abdo Rani, mengapresiasi perjuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam mendorong penataan kawasan hutan seluas 1.198,33 hektare yang disetujui untuk dilepaskan dari kawasan hutan, Rabu (11/11).
Menurutnya, persetujuan tersebut merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian atas tanah yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan dan sumber penghidupan mereka.
Namun, Abdo Rani mengingatkan, perjuangan mendapatkan kembali kepastian tanah jangan sampai berakhir hanya dengan perubahan status kawasan, kemudian tanah tersebut dijual kepada pihak luar yang memiliki kekuatan modal.
”Jangan sampai pemerintah sudah bersusah payah memperjuangkan tanah untuk masyarakat, tetapi setelah mendapatkan kepastian, justru tanahnya dijual kepada orang luar. Kalau itu terjadi, lalu untuk siapa sebenarnya perjuangan ini?,” tanya Abdo Rani.
Baca juga: Pemkab Aceh Jaya Hadiri Rapat Penataan Kawasan Hutan, 1.198.33 Hektare Disetujui Lepas dari Kawasan Hutan
Ia menekankan bahwa tanah bukan sekadar komoditas yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan sesaat. Tanah adalah aset strategis, sumber penghidupan, dan warisan yang harus dipertahankan untuk generasi berikutnya.
Abdo Rani mengajak masyarakat agar benar-benar memanfaatkan kawasan tersebut secara produktif, baik untuk pertanian, perkebunan maupun kegiatan ekonomi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
”Jangan hanya berpikir berapa harga tanah hari ini, tetapi pikirkan bagaimana tanah itu bisa memberikan kehidupan bagi anak cucu kita 20 atau 30 tahun ke depan. Jangan sampai hari ini kita menikmati uang hasil penjualan tanah, tetapi besok anak cucu kita kehilangan ruang hidup dan hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perjuangan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat harus dihargai dengan tanggung jawab bersama. Jangan sampai kesempatan berharga ini justru menjadi pintu masuk bagi penguasaan tanah oleh pihak-pihak bermodal besar dari luar daerah.
”Tanah boleh diwariskan, tetapi jangan sampai habis dijual. Jangan sampai generasi sekarang menjadi generasi yang menghabiskan warisan, sementara anak cucu kita harus menanggung akibatnya,” tambahnya.
Abdo Rani berharap pelepasan kawasan hutan seluas 1.198,33 hektare ini tidak sekadar menjadi keberhasilan administratif, tetapi benar-benar menjadi awal peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.
”Pemerintah sudah berjuang membuka jalan. Sekarang masyarakat harus menjaga hasil perjuangan itu. Jangan sampai tanah kembali lepas dari tangan masyarakat, lalu anak cucu kita sendiri menjadi orang asing di tanah kelahirannya,” pungkasnya,(*).
Redaksi
- Penulis: Aswar
- Editor: Redaksi
