BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Pusat Ecopulse Movement Indonesia (DPP EMI) mengatakan bawha Insiden kericuhan, penurunan paksa bendera Merah Putih di tiang utama Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh serta pencopotan paksa lambang negara Garuda di Pendopo Gubernur Aceh tidak semata-mata dapat dipandang sebagai kegagalan aparat keamanan.
Sebaliknya, sikap aparat yang tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis di tengah situasi yang memanas menunjukkan adanya prioritas terhadap keselamatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Ecopulse Movement Indonesia (EMI), Sella Nera Putri, kepada media habakini.com di Banda Aceh, Senin (17/8).
Sella mengatakan, DPP EMI mengapresiasi sikap aparat keamanan yang dinilai tetap mengedepankan kesabaran dan pendekatan humanis dalam menghadapi massa yang berada dalam kondisi emosional.
“Kami melihat presisi Polri di lapangan dan kesabaran TNI dalam menghadapi masyarakat yang memanas. Bagi kami, hal ini menunjukkan bahwa keselamatan rakyat tetap menjadi prioritas. Respons aparat yang berlebihan justru dikhawatirkan dapat memicu situasi yang lebih besar dan membuka kembali luka lama yang pernah terjadi di Aceh,” ujar Sella.
Menurutnya, pendekatan humanis bukan berarti membenarkan tindakan yang melanggar hukum. Setiap tindakan yang melanggar ketentuan tetap harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun, menurut EMI, penegakan hukum perlu dilakukan secara terukur, proporsional, dan tetap mempertimbangkan keselamatan masyarakat serta kondisi sosial Aceh yang memiliki sejarah konflik panjang.
“Ketegasan dan pendekatan humanis tidak harus dipertentangkan. Aparat dapat tetap menegakkan hukum, tetapi pada saat yang sama menghindari tindakan yang berpotensi memperbesar konflik. Bagi kami, keselamatan rakyat adalah yang utama,” ungkapnya.
Sella juga mengingatkan bahwa masyarakat Aceh memiliki pengalaman sejarah yang panjang dengan konflik dan kekerasan. Karena itu, menurutnya, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar ketegangan yang terjadi hari ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Sebagai seseorang yang kehilangan ayahnya dalam masa konflik Aceh, Sella mengaku memahami secara langsung bagaimana dampak konflik dirasakan oleh keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan.
“Saya memahami bagaimana perjuangan seorang ibu membesarkan anak tanpa kehadiran seorang ayah. Saya juga memahami bagaimana anak-anak korban konflik harus melanjutkan hidup dengan kehilangan yang sebenarnya tidak pernah mereka harapkan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pengalaman tersebut menjadi alasan dirinya berharap agar generasi Aceh saat ini tidak kembali merasakan penderitaan yang pernah dialami generasi sebelumnya.
“Saya adalah bagian dari keluarga yang kehilangan orang-orang yang kami cintai dalam perjalanan sejarah Aceh. Kami dipaksa untuk merelakan dan mengikhlaskan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kami harapkan. Harapan kami sederhana: lahir dan tumbuh seperti anak-anak lainnya, tanpa harus kehilangan orang yang kami cintai karena konflik,” tutur Sella.
Oleh sebab itu, Pemerintah harus segera menyelesaikan regulasi untuk bendera Aceh. Bendera yang dapat diterima semua pihak yang sesuai konstulitusi, MoU Helsiki, UUPA dan turunannya serta mentransformasi perdamaian ke arah kemajuan dan berperadaban
Di akhir pernyataannya, Sella mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan untuk bersama-sama menjaga ketenangan Aceh.
“Jangan biarkan perbedaan dan emosi sesaat menghapus pelajaran yang sudah dibayar mahal oleh generasi sebelumnya. Mari kita jaga Aceh tetap damai, selesaikan persoalan melalui dialog dan jalur hukum, serta jangan sampai anak-anak Aceh hari ini mewarisi luka yang sama seperti generasi sebelumnya,” pungkas Sella, putri almarhum Pang Bahri, yang dikenal sebagai Panglima GAM D-IV Meureuhom Daya,(*).
