BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menghadiri Rapat Pembahasan Hasil Kegiatan Tata Batas Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), Rabu (11/11)
Rapat tersebut dihadiri sejumlah unsur pemerintah dan instansi terkait dari Kabupaten Aceh Jaya, di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Kabupaten Aceh Jaya, Dahrial Saputra, Sekdis Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kab Aceh Jaya, Azhar, Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Jaya, Dading Kalbuadi, Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Jaya, serta Camat Setia Bakti dan Camat Krueng Sabee.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, Dedek Hadi Ismanto, selaku Ketua Panitia Pelaksana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh sangat mendukung upaya penyelesaian penguasaan tanah masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan.
Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan kriteria serta persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Rapat secara resmi dibuka oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Aceh, Budi Setiawan. Dalam sambutan pembukaannya, ia menyampaikan bahwa pertemuan tersebut memiliki arti yang sangat penting karena merupakan bagian akhir dari rangkaian proses panjang yang telah dimulai sejak tahun 2023.
Proses tersebut diawali dengan pengajuan usulan dari pemerintah kabupaten, dilanjutkan dengan pengecekan langsung ke lapangan, pembahasan di tingkat pemerintah pusat di Jakarta, hingga memperoleh persetujuan untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, Kepala DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya, Dahrial Saputra, menyampaikan bahwa proses penataan kawasan hutan di Kabupaten Aceh Jaya telah dimulai sejak tahun 2023 dan kini memasuki tahapan akhir, yakni pembahasan usulan perubahan dan pelepasan kawasan hutan.
Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat tersebut, Kabupaten Aceh Jaya mendapatkan luasan sekitar 1.200 hektare lebih yang tersebar di dua kecamatan dan lima gampong.
Adapun wilayah tersebut meliputi Gampong Panggong di Kecamatan Krueng Sabee, serta Gampong Lhok Bot, Gampong Baroh, Gampong Pantee Kuyuen, dan Gampong Lhok Timon di Kecamatan Setia Bakti.
Lebih lanjut, Dahrial berharap masyarakat yang nantinya memperoleh manfaat dari program penataan kawasan hutan tersebut dapat menjaga dan memanfaatkan tanah secara bijaksana serta produktif. Ia juga mengimbau agar tanah yang menjadi bagian dari hasil penataan kawasan hutan tersebut tidak diperjualbelikan.
Menurutnya, program ini merupakan bentuk nyata kehadiran dan perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, dalam memperjuangkan kepastian penguasaan tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Kami berharap masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program ini dapat menjaga dan memanfaatkan tanah tersebut dengan sebaik-baiknya serta tidak memperjualbelikannya. Ini merupakan bentuk perhatian dan perjuangan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya,” ujar Dahrial.
Melalui program PPTPKH ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berharap penataan kawasan hutan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan kepastian penguasaan tanah, mendukung aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,(Adv).
Redaksi
- Penulis: Aswar
- Editor: Redaksi
- Sumber: Pemkab Aceh Jaya
