ACEH JAYA – Aliansi Pemuda Aceh (APA) meminta Presidan Prabowo Subianto untuk bertindak tegas atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas keputusan penetapan 4 pulau di Aceh masuk wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jum’at (13/6/2025).
Adapun ke empat pulau di wilayah kabupaten Aceh Singkil masuk ke Sumut yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang.
Hal itu dikatakan Ketua APA, Muhammad Amin kepada media ini yang mengaku resah karena permaslahan ini tak pernah ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan serius.
“Langkah ini tidak hanya mencederai sejarah dan keadilan Aceh, tetapi juga membuka ruang konflik horisontal antar Daerah,” kata Muhammad Amin
Tentunya, pulau-pulau tersebut secara jelas tercatat dalam dokumen hukum kolonial Staatsblad 1939 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 sebagai bagian integral dari Aceh.
”Fakta ini tidak bisa diabaikan begitu saja hanya demi penyesuaian administratif sepihak. Apalagi, keputusan itu dilakukan tanpa konsultasi dengan Pemerintah Aceh dan masyarakat adat setempat yang memiliki hak historis atas wilayah tersebut,” ujarnya
Oleh sebab itu, langkah ini tampak seperti manuver politik yang disengaja untuk menciptakan kegaduhan di saat yang sangat strategis. Indonesia baru saja resmi bergabung dengan BRICS+, sebuah langkah besar menuju kemandirian ekonomi dan politik luar negeri yang lebih berimbang dan tidak lagi didikte kekuatan Barat.
”Di tengah konsolidasi ini, munculnya konflik teritorial yang tidak perlu justru berpotensi mengganggu fokus Presiden Prabowo dalam menata pemerintahan baru dan menghadirkan stabilitas nasional,” tambahnya
Menurutnya, adanya pola yang perlu dicermati. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki rekam jejak panjang di sektor intelijen dan keamanan, dengan afiliasi yang dalam beberapa kesempatan dinilai terlalu akomodatif terhadap agenda global Barat.
Di saat Indonesia sedang menata diri sebagai kekuatan regional yang mandiri, justru muncul keputusan yang mengesankan adanya agenda kontra-produktif terhadap arah politik nasional yang baru.
”Kami menilai bahwa saat ini adalah momentum yang tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan kepemimpinan tegas dan berani. Reshuffle kabinet bukan sekadar kebutuhan teknokratis, melainkan langkah politik yang penting untuk menyaring siapa saja yang benar-benar mendukung kedaulatan bangsa dan siapa yang masih menjadi bagian dari jaringan kekuasaan lama.” Jelasnya
Selain itu, Kementerian strategis seperti Kemendagri, Menko Polhukam, dan Kemlu harus diisi oleh sosok-sosok berintegritas tinggi dan berkomitmen penuh terhadap arah Indonesia ke depan sebagai negara multipolar dan berdaulat penuh.
Karena itu, Aceh adalah bagian sah dari Republik Indonesia. Tapi kedaulatan Aceh di dalam Republik tidak boleh dirusak oleh keputusan sepihak yang mencederai sejarah, hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Jika pusat ingin memperkuat NKRI, maka keadilan wilayah dan penghormatan terhadap sejarah adalah fondasi utamanya.
”Aliansi Pemuda Aceh menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil di Aceh dan nasional untuk bersama-sama mengawal isu ini. Jangan biarkan konsolidasi geopolitik Indonesia diganggu oleh agenda-agenda tersembunyi yang justru melemahkan kekuatan kita dari dalam,” pungkasnya,(*)
